INILAH.COM, Jakarta - Elektabilitas dan popularitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dibanding tokoh lainnya. Hanya saja, di depan mata berbagai ganjalan siap menghadang bekas menantu penguasa Orde Baru itu. Di Pemilu 2014 nasib Prabowo kian gelap?

Boleh saja Prabowo Subianto unggul dalam seluruh riset lembaga riset politik di Indonesia. Namun, itu tidak berarti jalan Prabowo menuju Istana Kepresidenan linier. Berbagai hambatan siap menghadang di depan mata. Salah satunya, mimpi koalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2014 mendatang kian terjal jalannya.

Setidaknya, pidato politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Surabaya mengisyaratkan kekecewaan terhadap pihak yang menjadi penumpang gelap dalam sukses Pemilukada DKI Jakarta yang memenangkan Jokowi-Ahok.

"Di tengah-tengah rasa syukur dan bangga, kita masih juga menyaksikan bagaimana kemenangan Jokowi-Ahok telah membuka jalan bagi banyak pihak untuk mengklaim sebagai yang paling berjasa," kata Megawati, Jumat (12/10/2012).

Megawati melanjutkan, Pemilukada DKI Jakarta juga telah memberi jalan bagi penumpang gelap untuk menikmati sukses tanpa merasa terganggu secara moral. "Pilkada Jakarta juga telah membuka jalan bagi para 'penumpang gelap' untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral," sambung Mega.

Pernyataan Megawati Soekarnoputri ini sejatinya tidak jelas siapa yang dimaksud penumpang gelap dalam Pemilukada DKI Jakarta. Hanya saja, jika merunut rentetan peristiwa dalam Pemilukada DKI Jakarta yang memenangkan Jokowi-Ahok, sulit untuk menampik bila yang dimaksud penumpang gelap itu Prabowo Subianto.

Kenyataan ini pula, pernah dilontarkan politikus senior PDI Perjuangan Taufik Kiemas. Secara terbuka, Taufik mengaku jera melakukan koalisi dengan Partai Gerindra, karena insentif politik dalam Pemilukada DKI Jakarta justru diraih Gerindra. "Saya rasa kapok juga. Kami tidak mau jadi anak kecil. Untung Saiful Mujani ngomong, jadi bahagia juga kami ini," kata Taufik pada 24 September 2012 lalu.

Pernyataan ini dipantik hasil temuan riset Saiful Mujani Research and Consulting yang digelar 7-11 September 2012 lalu, mengungkapkan mayoritas pemilih Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yakni sebesar 25 persen memilih Prabowo Subianto ketimbang Megawati Soekarnoputri yang dipilih 13 persen saja.

Namun, spekulasi yang terlanjur muncul atas tafsir pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu dibantah Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut dia, pihaknya tidak mengetahui, tidak merasa dan tidak tahu apa maksud penumpang gelap yang disebut Megawati Soekarnoputri. "Kami tidak merasa menjadi penumpang gelap," tepi Muzani melalui saluran telepon kepada INILAH.COM Sabtu (13/10/2012).

Muzani menegaskan hingga saat ini Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tetap memiliki hubungan harmonis. Ia menyebutkan dalam sejumlah pemilukada yang bakal digelar di sejumlah daerah, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan menjajaki untuk melakukan koalisi. "Di Pilkada Jabar dan Jateng kita saling mencocokan. Hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sangat baik," klaim Muzani.

Dia menepis anggapan penundaan deklarasi Parbowo Subianto yang sedianya digelar pada Oktober ini disebabkan sikap PDI Perjuangan yang resisten terhadap Partai Gerindra. Penundaan deklarasi semata-mata disebabkan verifikasi partai politik yang digelar hingga Oktober ini.

Ditanya soal kontrak kerjasama yang diteken antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri saat Pemilu 2009 lalu yang berisi dukungan PDI Perjuangan terhadap Prabowo Subianto dalam Pemilu 2014 mendatang, Muzani enggan menguraikan secara detil. "Itu ada waktunya untuk menjelaskan. Yang pasti hubungan yang baik menjadi dasar koalisi,"

Selain faktor mitra koalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2014 mendatang yang tak pasti, persoalan pelik lainnya yang dihadapi Prabowo Subianto adalah terkait syarat pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi parlemen sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Aturan ini saat ini ini digugat oleh Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi (MK). [mdr]